Bali di Persimpangan: Antara Sampah dan Wisata

Senin, 16 Juni 2025

Card image

Editorial (Suluhrakyat.id)

Males Baca?

BALI merupakan lanskap yang memesona dan geliat pariwisata yang terus bertumbuh, Bali menghadapi satu tantangan lama yang kian mendesak yakni pengelolaan sampah.

Kunjungan lapangan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) ke Hutan Desa Sepang dan TPS3R Baktiseraga beberapa hari terakhir kembali membuka tabir ini. Tak hanya soal teknis pengelolaan, namun tentang bagaimana arah pembangunan Bali ditempatkan di antara keseimbangan ekologis dan ambisi pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Bali telah menetapkan pengelolaan sampah sebagai program super prioritas. Pergub Nomor 97 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 47 Tahun 2019 menjadi fondasi normatif yang mendorong pembatasan plastik dan pengelolaan berbasis sumber. Namun pelaksanaan di lapangan menunjukkan wajah yang belum sepenuhnya seragam.

Sebagian desa seperti Baktiseraga bisa menjadi model inspiratif, namun banyak wilayah lain masih tertatih tanpa sarana dasar dan dukungan regulatif yang cukup.

Ini bukan semata soal teknis. Dalam buku “Managing the Commons” (Ostrom & Hardin, 1999), disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya bersama tidak bisa diserahkan kepada pasar atau negara semata.

Ia membutuhkan sistem kolaboratif yang mengakui aktor lokal sebagai pengambil keputusan yang setara. Ketika desa-desa diberi ruang merancang sistemnya sendiri seperti kompos yang dipilah sejak rumah, larangan angkut tanpa pemilahan, hingga urban farming sebagai subsidi silang  dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga kemandirian sosial.

Namun, pertanyaan mendasar tetap mengemuka: sejauh mana ekosistem kebijakan di Bali hari ini memberi dukungan dan ruang yang adil bagi inovasi-inovasi semacam ini?

Pengelolaan sampah adalah cermin kebijakan pembangunan itu sendiri. Ketika hotel dan vila bertambah, volume sampah meningkat. Ketika zona lindung hutan desa terganggu, sumber air terancam.

Dalam “Ecotopia” (Callenbach, 1975), digambarkan bahwa pembangunan yang abai pada siklus ekologis bukan hanya tak lestari, tapi menyiapkan krisis berikutnya.

Bali tak bisa membiarkan ketimpangan antara pusat-pusat wisata dan desa-desa penyangga semakin melebar. Ini bukan soal estetika, tapi keberlanjutan.

Tidak perlu menyalahkan siapa pun. Justru saatnya membuka percakapan lintas sektor: bagaimana membangun sistem pengelolaan yang menghormati kearifan lokal, memanfaatkan semangat komunitas, dan tetap berpijak pada perencanaan yang inklusif?

Baktiseraga sudah memulai. Sepang sedang menata. Desa-desa lain menunggu giliran  atau setidaknya, perhatian. (*)

 


Komentar

Berita Lainnya