Indonesia di Ambang Juara Kelam Kasus TBC
Rabu, 16 Juli 2025
Ilustrasi TBC (Foto: Ist)
Males Baca?JAKARTA, SULUHRAKYAT.id - Indonesia terancam menduduki peringkat pertama dunia untuk jumlah kasus Tuberkulosis (TBC), hanya terpaut satu tingkat di bawah India.
Peringatan tegas ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, usai Rapat Panja Percepatan Eliminasi TBC bersama kementerian, organisasi profesi, dan lembaga masyarakat sipil di Gedung DPR RI, Senin (14/7/2025).
“Dulu kita peringkat ke-5, sekarang sudah naik ke peringkat ke-2. Satu langkah lagi jadi nomor satu di dunia. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap Nihayatul.
Baca juga:
Stunting Turun, Pemerintah Bidik 14,2 Persen di 2029
Menurutnya, langkah konkret lintas sektor menjadi mutlak untuk memutus rantai penularan TBC yang kian meluas. Tantangan terbesar, kata dia, bukan hanya rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya TBC sebagai penyakit menular, tetapi juga keterbatasan alat deteksi dini seperti Tes Cepat Molekuler (TCM) yang belum tersedia merata.
“Kita juga masih tergantung impor obat. Padahal, pasien harus rutin minum obat minimal enam bulan, dan tanpa pengawasan ketat, banyak yang putus di tengah jalan,” jelas politisi Fraksi PKB ini.
Kondisi geografis Indonesia yang luas, terutama wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), membuat proses diagnosis sering terlambat karena sampel harus dikirim ke laboratorium jauh. “Bisa satu-dua bulan baru keluar hasilnya. Bayangkan selama itu potensi penularannya,” tambahnya.
Baca juga:
DPR RI Dorong BRICS Perkuat Kerja Sama Bidang Kesehatan Global
Selain itu, Nihayatul menyoroti masih minimnya jumlah tenaga medis spesialis seperti dokter paru, bahkan di kota besar. Distribusi obat juga kerap terhambat, terlebih di daerah kepulauan.
“Di banyak tempat, masyarakat bahkan tak menganggap TBC sebagai masalah serius. Mereka pikir ini cuma batuk biasa,” katanya.
Sebagai solusi, Komisi IX mendorong pemerintah menjadikan eliminasi TBC sebagai prioritas nasional dengan memperkuat anggaran, distribusi alat deteksi, serta pendidikan publik tentang pola hidup sehat dan sanitasi lingkungan.
Baca juga:
DPR Kritik Keras Tambahan Anggaran BGN
“Kita butuh pendekatan holistik. Lingkungan sehat itu konsep yang harus ditanamkan ke masyarakat,” tegas Nihayatul.
Ia juga mengungkapkan Panja Eliminasi TBC tengah merumuskan rekomendasi kebijakan yang realistis, termasuk kemungkinan evaluasi terhadap Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang penanggulangan TBC.
“Banyak ahli bilang Perpres itu sudah tak relevan lagi. Nanti di akhir Panja kita sampaikan rekomendasinya ke pemerintah,” pungkasnya. (Dewa)
Komentar